ROKAN HULU, PASIR PENGARAIAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan hulu (Rohul) gelar Paripurna DPRD Rohul Penutupan Masa Persidangan Ke 2 dan Pembukaan Masa Persidangan Ke 3 sekaligus mengesahkan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda), di ruang Paripurna DPRD Rohul, Jumat (27/04/2018).

Dari rapat pariurna tersebut, Juru Bicara disetiap Dapil menyampaikan Hasil Resesnya, dengan harapan aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat terealisasi.

Selain  Paripurna DPRD Rohul tentang Penutupan Masa Persidangan Ke 2 dan Pembukaan Masa Persidangan Ke 3, DPRD Roohul juga menggelar Rapat Paripurna Pengesahan empat Ranperda, yakni Ranperda tentang Negeri Seribu Suluk, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Rohul H. Zulkarnain, S.Sos didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Chandra dan H. Abdul Muas di Gedung Paripurna DPRD Rohul. Disetujuinya empat ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Rohul oleh DPRD, setelah Juru Bicara dari masing-masing empat Pansus, menyampaikan laporan pembahasan dan persetujuan dalam rapat paripurna.

Bupati Rohul H. Sukiman dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rohul terutama Tim Pansus yang membahas 4 Ranperda yang telah bekerja maksimal dan tanpa mengenal lelah dalam melakukan pembahasan yang cukup alot terutama Ranperda Pilkades.

Sehingga dengan telah disahkannya keempat perda tersebut, maka menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan apa yang menjadi isi Perda tersebut. Dia menyebutkan, dengan bersinerginya  pemerintah daerah bersama DPRD Rohul, dapat menciptakan suatu kerjasama yang lebih baik, mempererat koordinasi, saling mengisi satu sama lain, sehingga sesuatu yang dihasilkan secara bersama sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rohul H. Zulkarnain S.Sos menyatakan empat Ranperda yang telah disahkan DPRD Rohul menjadi Perda telah sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

"Syukur Alhamdulilan, akhirnya empat Ranperda yang telah dibahas Pansus, disetujui menjadi Perda dalam rapat paripurna. Dengan waktu lebih kurang 6 minggu, DPRD dapat mengambil keputusan 4 Ranperda tersebut menjadi produk hukum Rohul," ujarnya.

Didalam perubahan Ranperda Pilkades itu, lanjutnya hanya ada beberapa poin yang ditambah, yakni tentang persyaratan pencalonan Kades. Mungkin selama ini terhambat dan bertentangan dengan Undang undang yang lebih tinggi, itu yang dihilangkan. Salah satunya persyaratan pencalonan kades harus mendapatkan izin dari atasannya, misalnya ASN, BUMN atau BUMD.

‘’Kita harapkan Perda yang disahkan itu, dapat berjalan dengan baik, Sehingga pelaksanaan Pilkades benar benar murni. Tentunya Perda yang telah disetujui, dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat di 16 kecamatan se Rohul,’’ tambah Politisi Partai Golkar Rohul itu.(kim)

GALERI PHOTO : 

Pimpinan saat Membuka Sidang Paripurna

Anggota Dewan Saat Mengikuti Sidang Paripurna

Perwakilan dari pemerintah kabupaten Rokan Hulu, Ir.Damri Harun saat mengikuti sidang paripurna

Anggota Dewan saat Mengikuti Sidang Paripurna

Budhia Kasino Selaku Sekwan DPRD Rokan Hulu

H.Zulkarnain S.Sos Saat Membaca Laporan Sidang Paripurna

Pimpinan dan anggota DPRD bersama Bupati Rokan Hulu Sukiman.

Bupati Rokan Hulu, Sukiman Menyampaikan Sambutannya.

Kepala Dinas, Kepala Badan saat Mengikuti Sidang Paripurna

Pimpinan DPRD Rokan Hulu Bersama Unsur Forkopimda dan Undangan.

Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu, H. Zulkarnain saat Bersalaman Dengan Anggota DPRD

Suasana Sidang Paripurna


ROKAN HULU, TAMBUSAI - Diharapkan setiap perusahaan yang beroperasi dikabupaten Rokan Hulu (Rohul) diwajibkan untuk mengusahakan dan mengupayakan secara maksimal agar bursa lowongan kerja (Loker) di perusahaannya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal. Baik yang memiliki keterampilan atau skill maupun yang tidak terampil atau tidak memilik skill.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Rohul H. Zulkarnain S. Sos saat dijumpai di Ruang Kerjanya Kantor DPRD Rohul Jumat, (20/1/2017) terkait menanggapi ada salah satu perusahaan yang ada di Rohul PT. SJI Coy di Kecamatan Kepenuhan yang memberhentikan pekerjanya secara sepihak dan menggantikan dengan pekerja dari luar.

"Perusahaan yang ada di Rohul Dihimbau jangan asal memberhentikan pekerjanya, karena akan berpengaruh pada angka Pengangguran bertambah. Dan Diminta untuk pemberhetian tenaga kerjanya harus disesuaikan dengan Peraturan dan Undang - Undang Ketenagakerjaaan," Himbau Wakil Ketua DPRD Rohul dari Pantai Golkar ini.

Jika suatu perusahaan tengah membuka lowongan kerja tambahnya, maka para perusahaan ini seharusnya mengutamakan tenaga kerja lokal atau warga tempatan, apa lagi bidang keamanan di Perusahaannya, karena setiap perusahaan yang akan di Rohul kan juga ada Desa yang ada disana.

"Kita berharap, komunikasi kepada tokoh masyarakat setempat diutamakan, jangan asal menerima pekerja dari daerah lain, karena, kalau pekerjanya warga setempat, akan bisa terselesaikan permasalahan yang akan timbul sendiri, dan apapun masalah bisa dibicarakan secara musyawarah dan mufakat bersama,"harapnya.

Saat awak media ini tanyakan adanya  Manajemen PT. SJI Coy Kepenuhan mendatangkan Satpam dari Luar daerah Rokan Hulu yang diduga yang akan membek up aktifitas perusahaan itu, juga sesuai pantau awak media saat Aksi masyarakat Desa Ulak Patian di Perusahaan tersebut belum lama ini, jawabnya akan memanggil Pimpinan atau pemilik perusahaan.

"Secepatnya pemilik perusahaan PT SJI Coy kita panggil di Kantor DPRD Rohul, untuk menyampaikan penjelasannya, "pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberhentian anggota Satpam PT SJI Coy yang juga warga setempat, mereka sudah menyampaikan keluhannya kepada Datuk-datuk ada dan mamak-mamak adat Luhak Kepenuhan. Dan para tokoh tersebut langsung menanggapi dan melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh Ginting Kabag Tanaman dan Sukandar Kabag HO direksi perusahaan tersebut dari Medan Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kediaman Tokoh masyarakat setempat Bapak H. Zulyahdaini Sabtu 14 Januari 2017.

Pada saat itu ada kesepakatan, Perusahaan akan memberikan Keputusan pada Hari Rabu, (18/1), namun Keputusan yang disampaikan oleh manajemen perusahaan yang disampaikan Kabag HO Sukandar melalui via seluler kepada salah seorang Datuk, Perusahaan tetap pada pendirianya dan tetap mengeluarkan atau memberhentikan tenaga kerja Satpam tempatan sebanyak 77 orang.

Sementara itu, belum lama ini Masyarakat Desa Ulak Patian aksi damai di PT SJI Coy, masyarakat menyampaikan Empat tututan, yakni terkait pencemaran limbah PKS setempat, Pemberhetian kerja warga setempat secara sepihak, Lahan KKPA 375 Ha dan Tanggul yang di buat PT. SJI Coy.

Bahkan masalah ini sudah sampai di mediasi oleh DPRD dan Pemda Rohul sendiri.(rou/leg01)
Powered by Blogger.